PALU – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo, didampingi Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan, Roy Edward Kumaat, beserta staf, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama mitra OPD, Rabu, 5 Agustus 2026.

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Baruga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, bersama para anggota Komisi II DPRD Sulteng. Turut hadir sejumlah mitra OPD terkait, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam RDP tersebut, Kadis Perindag Sulteng Richard Arnaldo memaparkan kondisi anggaran, posisi realisasi anggaran dan pendapatan Dinas Perindag hingga Juli 2026, sekaligus menyampaikan rencana anggaran dan program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, menegaskan kepada seluruh perangkat daerah mitra Komisi II agar terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah.

Di sisi lain, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan siap memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan para mitra OPD, khususnya program yang memiliki dampak nyata dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. 

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas, peningkatan pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RDP ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Disperindag Sulteng/PPID Pelaksana